Kabid Dikdas: PPDB 2018 di Humbahas Transparan

Kabid Dikdas: PPDB 2018 di Humbahas Transparan

Kabid Dikdas PPDB 2018 di Humbahas Transparan

Penerimaan siswa pserta didik baru tahun ajaran 2018/2019 untuk taman kanak-kanak (TK) sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Humbang Hasusndutan (Humbahas) berjalan objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan. Hal ini dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Kabupaten Humbahas Kristison Marbun di ruang kerjanya kepada Reaksi, Kamis (5/7/2018) mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk TK, SD, SMP pendaftran di mulai pada 25 Juni hingga 4 Juli.

“Dan semua berjalan seperti yang telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat,” kata Kristison.

Ditegaskan Kristison, setiap kepala sekolah (kepsek) yang akan menerima peserta didik baru harus mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya tentang persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar.

“Yakni dari daya tampung sekolah, waktu tanggal dimulai dan batas pendaftran

tempat pendaftran dan juga kapan diumumkan serta tanggal berapa daftar ulang bagi peserta didik baru yang diterima di sekolah masing-masing,” ujarnya.

Ditambahkannya, daya tampung setiap sekolah harus ditentukan oleh kepsek dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru dan juga beban belajar mengajar, serta teknis kajian lainnya. Selanjutnya kata dia, usulan daya tampung diajukan kepada kepala dinas pendidkan.

“Untuk sekarang ini sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

(pemda) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah,” tegas Kabid Dikdas.

Ia menambahkan bahwa jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat untuk penerimaan didik baru paling banyak diterima lima persen dari daya tampung sekolah.

Dikataklannya, biaya pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah

(BOS) dibebankan pada dana BOS. “Untuk itu, sekolah yang diselenggarakan oleh pemda ataupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dilarang melakukan pungutan atau menerima sumbangan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik,” terang Kristison.

“Bagi peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang untuk memastikan statusnya di sekolah yang bersangkutan pada saat pendaftran ulang sesuai telah yang ditentukan peserta didik baru harus membawa ijazah atau surat keterangan yang berpengghargaan sama dengan ijazah,” tuturnya.

 

Baca Juga :