Kemendikbud Pasif

Kemendikbud Pasif

Kemendikbud Pasif

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih bersikap pasif atas kondisi

memprihatinkan murid-murid yang rela meregang nyawa untuk sekolah. Buktinya, hingga kini Kemendikbud belum proaktif melakukan pendataan sekolah-sekolah mana yang memiliki akses buruk. Instansi yang dipimpin Anies Baswedan itu lebih memilih menunggu.
Seperti diketahui, Kemendikbud memang telah membuka website pengaduan untuk masalah akses maut siswa menuju sekolah. Pembukaan ini mulai dibuka awal bulan lalu, bermula dari kasus jembatan putus di Kabupaten Lebak, Banten. Namun, laman sahabat.kemdikbud.go.id belum dihuni satupun aduan dari pihak sekolah seperti yang diharapkan oleh Kemendikbud.
Mengetahui hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pun hanya kembali memberikan imbauan. Ia meminta pihak sekolah untuk bisa proaktif jika memang menhadapi masalah akses. Selain pada pihak sekolah, Anies juga mendorong masyarakat juga turut serta. Mereka diminta bergerak mengadukan karena pihaknya tidak mumpuni untuk mengawasi satu per satu.

’’Perlu ditekankan kembali. Pendidikan adalah sebuah gerakan. Jadi kalau ada masalah jangan diam

. Laporkan,’’ ungkapnya saat ditemui usai upacara perayaan hari pendidikan nasional di Jakarta, kemarin (2/5).
Dengan laporan itu, lanjut dia, pihaknya bisa menindaklanjuti dengan memverifikasi. Selanjutnya, Kemendikbud akan memfasilitasi untuk pendekatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi leader pembangunan infrastruktur di Indonesia. ’’Kami tidak bisa bangun jembatan. Tapi saya bisa katakan pada PU,’’ katanya.
Sementara, Pengamat Pendidikan Muhammad Abduhzen mengatakan, daerah memang harusnya lebih proaktif untuk mengidentifikasi sekolah mana yang punya akses buruk. Tetapi, bukan berarti Kemendikbud boleh bersikap pasif. Anies Baswedan dan jajarannya perlu untuk punya data sekolah mana saja yang bermasalah.
’’Pendataan yang akurat dan tepat itu butuh turun ke lapangan,’’ ujarnya semalam (2/5). Setelah punya data, lantas diprioritaskan mana yang mendesak untuk diselesaikan. Dari data itu juga, kementerian bisa lebih mantap untuk mendesak dinas pendidikan setempat agar aktif melaporkan dan melakukan perbaikan.

Kalau hanya menunggu laporan, dia yakin bakal sangat lama. Alasannya, disdik meskipun

tahu akan berusaha untuk menutupi karena itu aib. Tidak mau terkuak dan menjadi jelek, dinas memilih untuk berusaha menutupi dengan tak melapor. Kalau sudah diketahui media secara luas, harusnya tekanan bisa dilakukan oleh kementerian.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kementerian tidak diharamkan untuk membantu urusan akses menuju sekolah. Apalagi, Presiden Jokowi punya cita-cita memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan bermutu. Dia juga mengingatkan, akses yang sulit bisa membuat minat anak untuk sekolah turun. ’’Sekolahnya terlalu jauh, atau karena dekat tapi aksesnya susah. Itu menjadi tanggung jawab Kemendikbud juga,’’ urainya.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menuturkan, masalah akses, sarana dan prasarana ini sudah pernah dibahasnya dengan pihak Kemendikbud. Pihaknya pun telah meminta Anies beserta jajarannya untuk menginventarisir sekolah mana saja yang bermasalah pada akses maupun sarana prasarananya. Namun, hal itu belum juga dipenuhi hingga sekarang.
’’Kami minta diinventaris, kebutuhan sekolah dengan jumlah pertambahan penduduk saat ini. Lalu, kemungkinan penambahan kelasnya berapa kalau demikian. Kemudian, mana yang rusak berat dan akses buruk. Tapi belum ada juga,’’ keluhnya.

 

Sumber :

https://blog.fe-saburai.ac.id/sejarah-wali-songo/