MEMBANGUN SISTEM KEUANGAN KOPERASI

MEMBANGUN SISTEM KEUANGAN KOPERASI

MEMBANGUN SISTEM KEUANGAN KOPERASI

Dalam rangka membangun identitas di bidang ekonomi dan kemasyarakatan, kita perlu mendalami amanat Pasal 33 UUD 1945, terutama karena Pertumbuhan kehidupan kebangsaan di bidang ini harus kita laksanakan secara konstitusional. Disain dari kerangka landasan ekonomi Indonesia harus bertumpu kepada pemahaman Pasal 33 UUD 1945 itu[1].

Konsep penting dari Pasal 33 ini adalah apa yang disebut sebagai demokrasi ekonomi. Di dalam hal ini termuat pengertian bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, jadi termasuk di dalam hal ini kedaulatan di bidang ekonomi. Demokrasi itu adalah dari rakyat. oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 yang terkenal itu, terdapat pula ulasan mengenai demokrasi ekonomi ini. Yang menjadi cita-cita perjuangan kebangsaan kita itu bukanlah sekedar demokrasi politik, akan tetapi juga demokrasi ekonomi. Bahkan di dalam tradisi pergerakan kebangsaan, demokrasi yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia itu meliputi tiga hal: demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi kebudayaan.

Di era Reformasi ini banyak orang mungkin sudah merasa jenuh untuk menghubungkan segala sesuatu dengan koperasi, demokrasi ekonomi, UUD 1945 apalagi dengan Pancasila. Maklum istilah itu dapat dikaitkan hampir dengan segala topik meskipun isinya bisa saling bertolak belakang, karena pengertian demokrasi di Indonesia masih sebatas retorika saja atau sebatas tanya jawab, adanya di buku-buku, di seminar dan kampanye Pemilu saja. Begitulah kalau kita bandingkan kondisi kita sekarang dengan apa yang ditulis oleh David Beetham & Kevin Boyle[2]. Akibatnya terjadilah desakralisasi Pancasila. Jenuh atau tidak jenuh, suka atau tidak suka, demokrasi ekonomi adalah bagian dari napas konstitusi. Prof. Mubyarto pernah mengeluhkan hal tersebut[3].

Mengapa di negara yang berdasarkan Pancasila ini, dimana keadilan sosial merupakan satu pilar pokok, kita mengalami pertumbuhan yang timpang, yang berarti membawa ketidakadilan atau mungkin menjauhi asas Pancasila. Kita mengaku koperasi sebagai sokoguru dan ekonomi kita adalah ekonomi pancasila, namun produknya adalah sekitar 300 buah perusahaan konglomerat yang kebanyakan adalah konglomerat hitam, mengambil istilah Kwik Kian Gie yang berkolaborasi dengan preman, oknum pejabat pemerintah dan oknum pejabat militer yang korup, menguasai perusahaan mulai dari hulu hingga kehilir, sehingga lebih dari 70% kekayaan nasional mereka miliki. Sedangkan sisanya diperebutkan oleh lebih dari 34 juta unit usaha mikro dan kecil, begitu mereka bangkrut secara hukum (karena kenyataannya yang dibankrutkanpun hanya segelintir perusahaan, mereka masih hidup dengan bergelimangan kemewahan dan punya simpanan dan aset miliar USD di luar negeri, bahkan lebih jauh masih mengatur negeri ini), maka tinggallah beban berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri yang jumlahnya sekitar dua ribu seratus triliun rupiah per akhir Desember 2001, yang harus dibayar melalui APBN. Akhirnya rakyat kecil jugalah yang menanggung bebannya. Saat ini menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Prof. Gunawan Sumodiningrat, jumlah rakyat miskin atau masyarakat pra sejahtera di Indonesia sekitar 60% atau sekitar 120 juta jiwa.

Kita semua tahu bahwa salah satu penyebab ketimpangan di atas yang berdampak kepada masalah kemiskinan, adalah adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku ekonomi Usaha Mikro, khususnya akses pembiayaan dan perkreditan melalui Perbankan yang tidak berjalan sesuai amanah UUD 1945 tersebut. Perbankan adalah salah satu urat nadi perekonomian saat ini. Karena itu bila kucuran dana perbankan lebih berat ke konglomerat, karena ada faktor-faktor tertentu, dan ternyata konglomerat yang dibiayai itu keropos, hanya jago kandang dan akhirnya collapse, menyebabkan Bank bermasalah dan akhirnya menjadikan salah satu penyebab krisis yang melanda Indonesia sekarang ini. Maka pertanyaannya, apakah ada yang salah dalam kebijakan Pemerintah kita?

Mengambil momentum tersebut di atas, penulis ingin memberikan suatu masukan yang mudah-mudahan dapat di implementasikan oleh koperasi dalam rangka menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 tersebut, khususnya koperasi yang menjalankan usahanya sebagai Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk span pinjam, Tema yang di pilih adalah ”Membangun Sistem Keuangan Koperasi” dengan sub tema “penguatan Kelembagaan KSP dan BMT melalui Induk Koperasi sebagai sub Apex Bank”.

Dengan di bentuknya Induk Koperasi tersebut sebagai sub-apex bank dimana PNM (Permodalan Nasional Madani) sebagai Apex Bank nya diharapkan akan terjadi persaingan usaha yang sehat antara Perbankan dengan Apex Bank yang memang di disain khusus untuk menyalurkan pembiayaannya kepada orang miskin (Usaha Mikro) melalui Lembaga Keuangan Mikro. Bahkan lebih dari

itu di harapkan akan terjadi “linkage program” atau kemitraan berdasarkan kesetaraan, dan bukan merupakan obyek sedekah karena bersifat “win-win” atau simbiose mutualistis. Tulisan ini dikeluarkan dalam rangka memperingati Hari koperasi yang ke 56 tanggal 12 Juli tahun 2003, semoga dengan usianya yang menginjak ke 56 ini Koperasi semakin mandiri, berjaya dan bermanfaat bagi rakyat. Dirgahayu Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam sebagai Lembaga Keuangan Mikro[4]

Simpan Pinjam dalam koperasi adalah merupakan Keuangan Mikro. Sementara Keuangan Mikro merupakan alat vital untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan .masyarakat pedesaan (Community Social Responsibility Development). Karena itu koperasi adalah sokoguru pembangunan pedesaan. Untuk itulah PNM membantu Induk Koperasi seperti IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam) dengan membentuk PNM-IKSP bagi system keuangan koperasi yang menggunakan konsep konvensional dan Inkopsyah (Induk Koperasi Syariah) dengan membentuk PNM-BMT (Baitul Maal waf Tamwil) bagi yang menggunakan system syariah dan PNM-lnkopwan (Induk Koperasi Wainta) khusus untuk perempuan. Badan hukum koperasi memang sengaja di gunakan oleh PNM dalam menjalankan Visi dan Misinya agar terwujud Demokrasi Ekonomi (Kerakyatan, Kemandirian dan Kemartabatan).

Sebagai bukti keseriusannya maka 60% pendanaan dan sumberdaya PNM didedikasikan untuk Keuangan Mikro dan 40% untuk Usaha Kecil, Menengah, khususnya yang berbadan hukum Koperasi[5]. Sebagian besar kelompok sasaran PNM adalah pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di berbagai bidang pertanian maupun non-pertanian. Akses langsung terhadap pelayanan keuangan melalui KSP/BMT mempengaruhi produktivitas, pembentukan aset, serta pendapatan dan jaminan atas ketersediaan pangan mereka.

Tulisan ini untuk menjelaskan kebijakan PNM dalam memperkuat system keuangan koperasi, sehingga nantinya dapat menyajikan kerangka menyeluruh mengenai pekerjaan PNM sebagai embrio Apex Bank di dalam Keuangan Mikro melalui badan hukum koperasi. Sehubungan dengan hal itu maka pedoman operasional dan strategi regional yang berkaitan dengan penggunaan staf, konsultan, dan lembaga mitra, telah, sedang dan akan dipersiapkan, baik untuk kepentingan inovasi maupun konsolidasi bagi praktek-praktek yang sudah berjalan dengan berhasil.

Sejarah PNM dalam mendukung Keuangan Mikro di mulai dengan adanya UU No 23 Tentang Bank Indonesia Tahun 1999, Pasal 74 yang sudah tidak memperbolehkan Bank Indonesia bertungsi sebagai Apex Bank atau “wholeseller” yang memberikan Kredit Program (kredit bersubsidi) untuk Usaha Mikro dan Kecil. Kredit ini diberikan sebagai input di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang ditangani oleh staf proyek melalui Bank Pelaksana dan BPR/S. Setelah itu diikuti dengan penyaluran kredit melalui bank-bank pembangunan daerah maupun unit-unit pelayanannya.

Sejak awal PNM didirikan, sudah mempunyai komitmen dalam hal penguatan kelembagaan (institution building) kepada koperasi, salah satunya yang paling dikenal adalah PNM-IKSP, PNM-BMT, dan yang sedang dirancang khusus untuk wanita adalah PNM-lnkopwan serta khusus untuk santri melalui PNM-Syirkah Muawanah bersama Lembaga Pengembangan Ekonomi Nahdatul Ulama. Termasuk diantaranya adalah memperkuat lembaga-lembaga Keuangan Mikro yang berkaitan dengan kelayakan usaha pertanian maupun kelautan dan perikanan sebagai kliennya, bekerja sarna dengan Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan dari sisi penguatan pengetahuan sektor rielnya, sedangkan tugas PNM adalah memperkuat dari sisi system pengelolaan keuangan mikronya, atau dari sisi simpan pinjamnya.

Sasaran dan tujuan. Sasaran pengembangan PNM sebagai embrio Apex Bank, khususnya bagi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi, adalah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat pedesaan melalui peningkatan yang berkelanjutan dalam hal keamanan pangan dan pendapatan keluarga. Untuk memberikan kontribusi bagi sasaran ini, salah satu tujuan PNM adalah menyediakan pelayanan keuangan dan pelayanan non-keuangan yang terkait didaerah pedesaan. Hal ini memerlukan sistem lembaga Keuangan Mikro yang efektif yang dapat diakses oleh seluruh segmen dalam populasi masyarakat pedesaan. Sekitar 60 juta masyarakat miskin yang aktif secara ekonomis di seluruh Indonesia tidak memiliki akses terhadap pelayanan keuangan, walaupun mereka sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar. Karena itu idealnya di setiap desa ada Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk KSP atau unit simpan pinjam yang tumbuh dari bawah karena kesadaran masyarakatnya.

Penekanan khusus PNM sebagai Apex Bank adalah lembaga keuangan mikro, berbadan hukum koperasi dengan anggota para wanita dan masyarakat miskin atau usaha mikro: tidak bermental sebagai penerima sumbangan sosial tetapi sebagai pengguna komersial atau pengguna-sekaligus-pemilik sebagai anggota koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan yang berkelanjutan. Dengan adanya PNM sebagai Apex Bank maka penulis yakin bahwa melalui pendekatan sistem ia akan mampu memberikan kontribusi substansial terhadap terciptanya keberlanjutan dan jangkauan terhadap masyarakat miskin. PNM tidak akan mampu melakukan sendiri semua hal yang diperlukan, tetapi sebagai lembaga yang di disain untuk membela masyarakat miskin di pedesaan, PNM bekerja sarna dengan stakeholders lain, khususnya Induk Koperasi dan anggotanya untuk memainkan peran katalistik dan bertanggung jawab atas terus meningkatnya jumlah lembaga keuangan koperasi yang berkelanjutan dan semakin luasnya jangkauan terhadap masyarakat miskin sebagai anggota atau calon anggotanya. Jadi pendekatan PNM adalah sebagai “bank with the poor’, artinya PNM hanya membantu LKM-LKM di pedesaan yang tumbuh dari bawah.

Sebagai dasar bagi pertumbuhan kemandirian lembaga koperasi simpan pinjam dan keuangan pendanaan sendiri di antara para pengusaha mikro sebagai anggotanya, maka mobilisasi sumber daya merupakan suatu hal yang sangat krusial. Padahal, tabungan dan sumber daya lokal lain seringkali tidak mencukupi untuk melakukan eksploitasi penuh terhadap kesempatan-kesempatan ekonomis yang ada. Kredit mungkin bisa mengatasi hal itu. Tetapi kredit tidak selalu cukup memadai dalam menjawab tantangan keberlanjutan. Di beberapa wilayah, hal ini muncul dalam bentuk tingkat pemberian kredit yang sangat rendah. Masyarakat miskin memerlukan lembaga keuangan simpan pinjam yang menawarkan pelayanan keuangan yang cukup luas, yang pada saat yang sarna juga menumbuhkan sumber-sumber daya internal, sebagaimana ditunjukan oleh BMT-BMT di pedesaan. Di beberapa daerah seperti di NTB dan NTT, dengan kesadaran sendiri, masyarakat miskin telah membentuk lembaga koperasi atau kelompok-kelompok yang bersifat lokal dengan modal mereka sendiri, sebagai pengguna maupun pemilik. Tidak semua masyarakat miskin memerlukan kredit, seperti ditunjukkan oleh begitu banyaknya penabung di LKM/S yang telah di perkuat kelembagaannya.

Menanggapi permintaan universal masyarakat miskin akan pelayanan tabungan, PNM membantu pendirian. dan konversi dari kelompok menjadi berbadan hukum koperasi simpan pinjam, khususnya BMT bagi masyarakat miskin sebagaimana yang dicontohkan oleh PNM-BMT. Program redistribusi pembiayaan secara syariah sudah dimulai dan berfungsi sebagai “jembatan” bagi lembaga-lembaga baru, di daerah yang baru berkembang di Indonesia, termasuk di wilayah yang kondisi Keuangan Mikronya sangat under-monetized. Dalam hal ini PNM juga menjaga agar hal itu tidak bertentangan dengan dorongan kelestarian dan keswadayaan.

Sumber : https://belinda-carlisle.com/