Rotasi Kepsek, Jangan Ada Praktik Tipu-Tipu

Rotasi Kepsek, Jangan Ada Praktik Tipu-Tipu

Rotasi Kepsek, Jangan Ada Praktik Tipu-Tipu

BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat mengimbau kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memastikan proses rotasi kepala sekolah. Terutamanya dalam proses seleksi terbuka jauh dari praktik tipu menipu ataupun titip menitip.

”Dewan minta ke Disdik Jabar. Agar rotasi kepala sekolah ini dijamin bebas praktik di luar system lah, tipu-tipuan, titip-titipan. Ya intinya jangan pakai gaya-gaya lama lagi. Karena kita harus move on dari gaya lama,” tutur anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya ke Jabar Ekspres di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, belum lama ini.

Menurut Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat itu saat ini praktik tersebut sudah tidak relevan mengingat segala informasi sudah sangat terbuka. Sehingga, jika ditemukan ada praktik, justru akan menjadi citra buruk, baik kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat maupun orang yang melakukan praktik menipu tersebut. ”Jadi, saya titip jangan coba-coba melakukan proses yang tidak sesuai sistem atau diluar sistem yang telah ditentukan,” jelasnya.

Selain itu, karena saat ini sudah jelas ada regulasi yang mengatur soal rotasi kepala sekolah. Sehingga sudah menjadi kewajaran program rotasi kepala sekolah harus dilakukan baik karena kondisi adanya kekosongan, pensiun, meninggal. Selain itu yang paling utama lantaran sudah menjabat dua periode atau selama 8 (delapan) tahun.

”Rotasi sekolah ini sudah ada aturannya dari Pemerintah Pusat

(Kementian Pendidikan dan Kebudayaan). Sehingga sudah sepatutnya memang Disdik Jabar melakukan rotasi kepala sekolah ini dan saya lihat pun Kepala Dinas Pendidikan Jabar sudah melakukannya per 2017 ini,” terangnya.

Disisi lain, proses seleksi terbuka kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan hal yang baik untuk mengukur kapasitas calon kepala sekolah, terutamanya mengenai kemampuan ataupun kapasitas menjadi kepala sekolah. ”Sehingga, dengan proses terbuka itu. Minimal akan ada landasan, jadi kepala sekolah itu dan akan ada dorongan terhadap calon kepala sekolah, untuk terus meningkatkan wawasan dan kemampuan mengingat persaingan ketat dan terukur dalam proses seleksinya,” katanya.

Ada Pelanggaran, Dewan Minta Disdik Jabar Tegas

Adapun mengenai pengawasan terhadap program rotasi sekolah tambah Abdul Hadi, DPRD Jawa Barat

akan mengawasi prosesnya. Meski demikian, Dewan sebatas mengawasi tidak ke dalam penindakan karena tidak dalam kapasitasnya, karena penindakan wewenang dari Dinas Pendidikan Jabar.

”Pengawasan? Kami tentu akan mengawasi. Hanya kami sebatas mengawasi saja selebihnya penindakan ke Disdik Jabar,” tambahnya.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Barat Cucu Sukmana menuturkan mengenai rotasi kepala sekolah sebaiknya

Dinas Pendidikan Jawa Barat mengacupada aturan yang ada yaitu, Peraturan Pemerintah atau PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru. ”Dan terutamanya harus disinkronkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tentang Guru yang rencananya akan diterbitkan di awal 2018,” tuturnya.

Selain itu, rotasi kepala sekolah pun seharusnya melalui mekanisme aturan yang ada, yaitu telah melalui proses Diklat Kepala Sekolah yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Solo.

 

Baca Juga :